Memburu Sehat di Rumah Sakit Rakyat (2)

Pak-Pri-RS-Iskak-2Sejak lama Rumah Sakit Umum Daerah Dr Iskak Tulungagung memberikan layanan khusus kepada pasien miskin. Kepiawaian mengelola keuangan rumah sakit menjadi kunci keberhasilan program kesehatan untuk rakyat kecil ini.

Direktur RSUD Dr Iskak Dr Supriyanto Sp.B mengatakan seluruh biaya subsidi untuk pasien miskin tersebut sama sekali bukan kucuran pemerintah daerah maupun pusat. Anggaran untuk si miskin benar-benar bersumber dari pendapatan fungsional rumah sakit sendiri.

Hebatnya lagi, rumah sakit daerah ini bahkan nyaris mandiri dengan seluruh biaya operasional dipenuhi dari pendapatan rumah sakit sendiri dengan menggenjot sumber daya yang dimiliki. Hanya 15 persen biaya operasional rumah sakit yang masih ditanggung oleh APBD Kabupaten Tulungagung untuk menggaji sebagian pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bagaimana rumah sakit ini begitu mandiri? Supriyanto menjelaskan, secara logika tidak mungkin kinerja maupun layanan rumah sakit milik pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalah dibanding rumah sakit swasta. Sebab seluruh modal awal hingga belanja pegawai seluruh SDM telah dipenuhi oleh pemerintah.  Sehingga Unit Cost rumah sakit pemerintah dipastikan lebih rendah dibanding rumah sakit swasta.

“Dengan fasilitas dan layanan yang sama, tarif rumah sakit pemerintah akan tetap lebih kompetitif meskipun mematok tarif jasa medis yang bahkan lebih tinggi dibanding rumah sakit swasta,” kata Supriyanto. Sebab unsur Tarif adalah akumulasi antara Unit Cost dan Jasa Medis, sehingga ketika Unit Costnya rendah secara otomatis tarifnya akan lebih murah. Hal ini dibuktikan oleh RSUD Dr. Iskak yang pada akhir tahun 2016 lalu mampu mencatat pendapatan hingga Rp 200 Milyar dengan kapasitas 435 tempat tidur.

Fakta ini sekaligus membantah anggapan tentang rendahnya tingkat kesejahteraan dokter dan seluruh pegawai  yang bekerja di rumah sakit pemerintah. Sebab sebanyak 72 tenaga dokter umum maupun spesialis yang bertugas di RSUD Dr. Iskak dipastikan memperoleh jasa yang cukup di tengah pemberlakuan BPJS/JKN sekarang ini. Menurut Supriyanto, manajemen rumah sakit tidak mendasarkan pada besar kecilnya klaim BPJS dalam pembayaran jasa dokter, tetapi pada penilaian kinerja. “No Work No Pay istilah kerennya,” katanya.

Sebagai dokter sekaligus pemimpin organisasi, Supriyanto sangat memahami posisi dokter yang vital dalam managemen rumah sakit. Bahkan dia mengibaratkan para dokter sebagai Diamond Head Drill atau mata bor yang  sangat tajam dan berkilau. Disinilah dibutuhkan kecerdikan seorang pemimpin untuk mendayagunakan kemampuan mereka seoptimalkan mungkin.

Jika mereka diperlakukan secara proporsional, maka paradigma “every body happy” akan bisa tercapai mengingat organisasi rumah sakit sangat unik. Kesejahteraan seluruh warganya sangat tergantung atau equivalen dengan kesejahteraan dokter. Sehingga insentif seluruh karyawan merupakan prosentase dari insentif dokter. “Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,” ungkap Supriyanto.

Strategi  inilah yang sampai saat ini belum banyak dimaksimalkan dan dipahami oleh pengelola rumah sakit pemerintah di Indonesia. Padahal jika teori tersebut diterapkan dengan baik dan konsisten, keuangan rumah sakit akan sehat dan mampu menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk membantu pasien miskin sebagai dana CSR (corporate social responsibility).

Kirim Pesan: